JAKARTA, kepoinproperti.com – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati bersama Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, dan Eman Salman Arief, didampingi Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro melakukan pemantauan distribusi BBM di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (22/7/2023).
Ditemui di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.40227 Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, Erika menjelaskan pemantauan ini untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM tersedia dengan aman. Demikian juga dengan pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
“Kali ini, BPH Migas mengunjungi Bandung dan sekitarnya untuk memastikan bahwa penyaluran BBM subsidi di SPBU-SPBU itu memang digunakan untuk mereka yang berhak,” terangnya.
Erika menjelaskan, pengecekan dilakukan dengan melihat langsung proses distribusi kepada konsumen pengguna dan evaluasi sistem pemantauan yang ada di SPBU.
“Jadi, kami di sini mengecek kepada konsumen langsung yang membeli. Kemudian kami mengecek catatan-catatan administrasi, termasuk juga CCTV yang merekam transaksi penjualan BBM tersebut. Kita bisa melihat dari situ, apakah memang benar yang membeli adalah mereka yang berhak,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Eman memantau konsumen pengguna yang membeli BBM subsidi. Ia berdiskusi dengan pengawas dan operator SPBU, serta menekankan prinsip keamanan dalam bekerja.
Sementara, Abdul Halim juga memberikan edukasi kepada pengemudi truk yang sedang membeli BBM dan memastikan bahwa pengemudi sudah memiliki QR Code.
Saat memantau SPBU 34.40202 Kecamatan Bandung Kidul, Sentot menjelaskan ada empat hal yang diawasi saat mengunjungi SPBU. Pertama terkait verifikasi atas volume dan penyaluran BBM subsidi tepat. Kedua, terkait dengan pelayanan. “Selanjutnya, unsur safety-nya, kemudian mutu. Nanti, baru diperdalam,” ucapnya.
Pentingnya CCTV Sebagai Data Dukung
Di hari yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra melakukan pemantauan di SPBU 34.40250 dan 34.40210, di Kecamatan Gedebage dan Kecamatan Babakan Ciparay Bandung, Jawa Barat.
Dalam kesempatan ini, Yapit meminta badan usaha dapat memberikan perhatian terhadap kualitas CCTV. Mulai dari pemasangan kamera dengan kualitas High Definition (HD), penempatan kamera yang strategis, dan mengganti kamera yang dirasa kurang efektif.
“Kamera CCTV mendukung data kami dalam menangkap gambar/video secara menyeluruh, sampai nomor kendaraan terlihat,” ujarnya.
Senada, Iwan Prasetya juga mengimbau badan usaha untuk mengganti kamera CCTV dengan kualitas HD, sehingga dapat menyorot nomor kendaraan yang membeli BBM subsidi.
Iwan juga menyarankan adanya pendidikan dan pelatihan kepada tim pengelola administrasi di SPBU, “Agar terdapat keseragaman dalam menghitung stok BBM bulanan,” ujarnya.
Sementara, Harya mengutarakan, kuota BBM subsidi yang tersedia, perlu diimbangi dengan kepastian penyaluran kepada masyarakat sesuai peruntukkan melalui jumlah transaksi pembelian dan rekaman kamera CCTV.
“Katakanlah kendaraan yang sama melakukan pengisian dengan beda QR Code MyPertamina, lalu kami melihat dari laporan transaksi SPBU dalam satu bulan. Apabila tidak terdeteksi, harus dimitigasi dengan memaksimalkan kamera CCTV,” ucapnya.
Sementara itu Wahyudi Anas menekankan pentingnya keselamatan kerja di area SPBU. Keberadaan CCTV juga memudahkan saat BPH Migas melakukan verifikasi dalam penyaluran BBM subsidi.
“Untuk besaran solar dan pertalite yang dijual setiap harinya kepada masyarakat, kami dapat mencocokkan dari rekaman CCTV dengan total transaksi yang dilakukan oleh kendaraan dalam satu hari,” ungkapnya.
Sehari sebelumnya atau Jumat (21/7/2023), Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman melakukan pemantauan penyediaan dan pendistribusian BBM di Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kecamatan Babakan Ciparay Bandung, Jawa Barat. Saleh mengunjungi dua SPBU, yaitu 34.40255 dan 34.40203.
Saleh menyampaikan agar terus melakukan pengamatan CCTV secara harian untuk mengetahui kegiatan operator dan aktivitas penyaluran, sehingga lebih cepat diketahui jika terjadi penyalahgunaan pengisian BBM.