JAKARTA, kepoinproperti.com – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta menandatangani Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT) di Jakarta, Senin 24 Juli 2023.
Inggris berkomitmen sebesar £2,7 juta untuk bantuan teknis guna mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).
“Banyak tools dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk carbon pricing. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan tools ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon,” kata Menko Luhut membuka acara.
Oleh sebab itu, papar Menko Luhut, Pemerintah Indonesia dalam hal ini menyadari bahwa negara membutuhkan dukungan-dukungan dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius.
Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim, dan sepakat untuk menandatangani MoU on UK-PACT ini.
Pemerintah Indonesia telah memulai landasan carbon pricing dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.
Sementara instrumen pelengkap lainnya, seperti Peta Jalan Penetapan Harga Karbon Sektoral, regulasi Pertukaran Karbon, regulasi Perdagangan Karbon Internasional, dan Inventarisasi Pengurangan Emisi GRK Online, secara bersamaan sedang dikembangkan.
“Kami berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada bulan September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ujarnya.
Menko Luhut pun menegaskan bahwa hanya entitas yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa, dengan skemanya akan mirip dengan perdagangan saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi kegiatan di bursa karbon.
“Mitigasi perubahan iklim Indonesia membutuhkan pengendalian emisi karbon, yang dapat didukung oleh perdagangan karbon dan perpajakan. Dengan program Kemitraan UK-PACT ini, maka akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri dan transportasi dengan standar internasional,” ungkapnya.
Indonesia memiliki potensi besar kapasitas penyimpanan CO2 berdasarkan beberapa studi, antara 10 Gt sampai 400 Gt di reservoir minyak dan gas dan aquifer salin. Penerapan Carbon Capture Storage (CCS) bisa menjadi strategi jangka pendek yang penting dalam mengurangi emisi sektor minyak dan gas.
Pengembangan Metode CCS dengan kegiatan validasi dan verifikasi, dapat disusun melalui proyek percontohan.
“Seperti yang kami lakukan untuk mangrove di Kalimantan Utara, kami sedang mengembangkan proyek percontohan Karbon Biru, yang menghasilkan 59,6 juta ton yang siap untuk dikreditkan,” jelasnya. “Oleh sebab itu, melalui penandatanganan Implementing agreement hari ini, kita dapat mulai mempercepat pelaksanaan tindakan nyata untuk mengurangi emisi global dan mempromosikan pembangunan rendah karbon,” pungkasnya.