KEPOINPROPERTI.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol melalui penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF).
“Pada Desember 2023, kita akan memulai uji coba penggunaan sistem transaksi tanpa kontak atau MLFF di enam ruas jalan tol, dimulai dari Jalan Tol Bali-Mandara. Saya sangat berharap sistem ini semakin meningkatkan pelayanan jalan tol kita melalui digitalisasi transformatif,” kata Menteri Basuki saat membuka Forum Bisnis HunIndoTech 4.0 di Hotel Westin, Jakarta pada Selasa (14/11/2023).
Menteri Basuki mengatakan, meskipun dalam prosesnya tentunya diiringi dengan berbagai tantangan, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menyukseskan penerapan sistem MLFF ini.
Baca Juga: Pertamina dan Polri Temukan Gudang Ilegal BBM Subsidi di Pati
“Ini adalah transisi, seperti halnya dulu kita beralih dari transaksi cash menjadi non cash dengan tapping. Teknologinya pasti sudah siap, tantangannya bagaimana implementasinya kepada masyarakat. Tetapi kami jamin Indonesia tetap berkomitmen menyukseskan penerapan sistem MLFF ini,” katanya.
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menjelaskan, proses uji coba transisi MLFF secara terbatas di Jalan Tol Bali-Mandara akan dilaksanakan pada minggu kedua Desember 2023 selama sekitar dua minggu.
“Setelah diuji coba selama dua minggu, kita akan evaluasi. Jika dinilai telah berhasil, akan segera kita expand penerapannya di jalan tol lainnya. Jika masih ada kekurangan, akan segera diperbaiki dan diuji coba kembali,” ujar Hedy.
Baca Juga: 165 Wedding Exhibition ke-4 Siap Digelar, Hadirkan konsep Pernikahan Tradisional & Nasional
MLFF merupakan hasil kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria dengan tujuan meningkatkan sistem pembayaran tol Indonesia.
Proyek ini diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria, Mr. Victor Orbán ke Indonesia pada tahun 2016. Pemerintah Hungaria berinvestasi 100% dari proyek ini dengan nilai investasi sebesar 4,5 triliun rupiah dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU). (***)